 |
| Keterangan Foto: Ketua Formacip Ujang Ka'mun menyoroti pertanyaan Dirut Holding PTPN III Mohamad Abdul Gani saat RDP di Senayan Jakarta. Ujan Ka'mun menyebutkan kerusakan kawasan Puncak sudah terjadi selama bertahun-tahun diatas lahan PTPN tapi terkesan ada pembiaran |
INFO NEWS | BOGOR - Direktur Utama Holding PTPN III (Persero), Mohamad Abdul Gani, angkat bicara terkait Hibisc Fantasy Puncak yang dibongkar Pemerintah Provinsi Jabar, Pemkab Bogor, Kementerian Lingkungan Hidup dan Menko Pangan beberapa waktu lalu lantaran dianggap jadi pemicu banjir bandang disejumlah wilayah, dan menjadi perbincangan rakyat di Republik Indonesia. Rabu (12/3/2025).
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI di Senayan Jakarta pada Selasa 11 Maret 2025. Mohamad Abdul Gani mengaku, pihaknya telah menerjunkan tim untuk meninjau permasalahan Hibisc Fantasy Puncak dari aspek mekanisme tata kelola penunjukan mitra dan proses bisnisnya.
" PTPN bekerjasama dengan konsultan, dan juga berkoordinasi dengan Pemkab Bogor dalam peninjauan ini," kata Abdul Gani dalam rapat RDP di senayan Jakarta.
Ia juga mengaku, pada awalnya menerima perizinan Hibisc Fantasy Puncak hanya 5.000 meter, namun terus bertambah dan penambahan tersebut sudah tidak sesuai ketentuan. Persoalan yang terjadi saat ini, kata dia lagi, akan dijadikan pembelajaran sehingga tidak terjadi lagi dikemudian hari
" Ada tiga persoalan yang muncul, yakni Amdal, Koofesien Wilayah Terbangun (KWT) dan Koofesien Dasar Bangunan (KDB). Dalam aturan, kami boleh merubah kawasan maksimal 6% dari total luas lahan 1.623 hektar," kilahnya.
Sementara itu, Ketua Forum Masyarakat Ciawi Peduli (Formacip), Ujang Ka'mun menilai, deforestasi di kawasan hulu dan masifnya alih fungsi lahan di area PTPN 1 regional 2 Gunung Mas memperburuk kondisi lahan karena menghilangkan daya serap tanah dan mempercepat aliran air ke daerah hilir.
"Deforestasi dan alih fungsi lahan di kawasan Puncak telah berlangsung selama bertahun-tahun.Selama ini PTPN kemana? Ketika sudah ada bencana, dan ramai baru muncul untuk membela diri," ungkapnya, Rabu 12 Maret 2025.
Selain PTPN, Ujang Ka'mun juga menyoroti berkurangnya lahan hutan di kawasan Puncak. Ia mengatakan, hutan dan lahan resapan air yang seharusnya menjadi benteng alami terhadap banjir telah berubah menjadi vila, objek wisata berkedok ramah lingkungan.
" Dalam kurun 3 (tiga) tahun terakhir, kerusakan alam di kawasan puncak mengalami peningkatan dratis hampir 45%. Artinya, jika dihitung per hari ini kerusakan mencapai 65 persen atau setara dengan setengah luasan kawasan Puncak," tambahnya.
Selain dua hal itu, Ujang Ka'mun berpendapat, properti dan fasilitas pariwisata yang tak terkendali juga berkontribusi terhadap bencana yang terjadi. Karena, banyak pengembang yang diduga dengan sengaja mengabaikan analisis dampak lingkungan demi mengejar keuntungan ekonomi jangka pendek.
"Document Amdal, UKL/UPL terkesan hanya dijadikan prasyarat bagi para pengembang untuk mendapatkan izin berusaha semata, sehingga kepatuhan serta ketaatan sebagian banyak pengusaha abai akan kewajiban yang harus mereka jalankan serta taati," tandasnya.
(Rifai Sogiri)
