 |
| Keterangan Foto: Ketua APDESI Kabupaten Bogor Abdul Azis Anwar menjadi sorotan setelah menyampaikan informasi terkait usulan pengadaan Mobil Desa baru jenis Toyota Avanza untuk 416 Kepala Desa se-kabupaten Bogor ditengah program efisiensi anggaran sesuai Inpres Nomor 1 tahun 2025. |
INFO NEWS | BOGOR - Kritikan terhadap usulan Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupeten Bogor, Abdul Azis Anwar, yang meminta pengadaan mobil desa baru jenis Toyota Avanza sebanyak 416 unit di era kepemimpinan Bupati Bogor Rudy Susmanto dan Wakil Bupati Ade Ruhandi (Jaro Ade), terus mengalir karena dianggap tidak sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.
Aktivis Bogor Raya, Ahmad Rohani menilai, ungkapan Ketua APDESI Kabupaten Bogor kepada publik tentang usulan pengadaan mobil desa baru jenis Toyota Avanza untuk 416 desa di Bumi Tegar Beriman dianggap tidak tepat dan hanya untuk ajang cari sensasi. Pasalnya, meski bersifat usulan tapi diungkapkan saat pemerintah sedang menjalankan program efisiensi anggaran.
" Penyampaian usulan itu bisa jadi hanya untuk cari sensasi saja. Bagaimana mungkin bisa direalisasikan disaat pemerintah pusat hingga daerah sedang gencar menjalankan amanat Inpres Nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran di semua sektor, jadi usulan itu tidak perlu diungkapkan kepada publik yang ada hanya memicu reaksi masyarakat," ujar Rohani saat dihubungi via selulernya, Selasa 18 Februari 2025.
Menanggapi pengajuan dari APDESI, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, Renaldi Yushab Fiansyah, membenarkan adanya usulan tersebut tapi ditolak buntut dari efisiensi anggaran dan mengalihkan anggaran kepada program prioritas yang ditetapkan pemerintah pusat. Hal ini tentu menjadi acuan DPMD untuk memangkas anggaran tahun 2025, termasuk usulan pengadaan mobil operasional Kades yang diajukan APDESI.
"Untuk anggaran itu belum masuk, karena program tahun ini sudah direncanakan di tahun kemarin, dan munculah perencanaan, dan kegiatan yang sudah masuk APBD 2025. Jadi intinya tidak ada anggaran untuk pembelian mobil operasional yang diminta para kepala desa di tahun 2025," kata Renaldi.
Selanjutnya kata Renaldi, permintaan mobil operasional desa yang diajukan APDESI bertolak belakang dari program yang saat ini tengah digalakkan pemerintah pusat dalam melakukan efisiensi anggaran.
"Demi mendukung program pemerintah, kami belum dapat memenuhi permintaan mobil operasional desa yang ke dua kalinya. Apalagi ini bukan kebutuhan mendesak untuk membangun Kabupaten Bogor," ujarnya lagi.
Untuk diketahui, Kepala Desa (Kades) Cimanggis, Kecamatan Bojonggede, sekaligus Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Desa (Apdesi) Kabupaten Bogor, Abdul Azis Anwar buka suara dalam menyikapi organisasi keprofesiannya yang tengah mengajukan kendaraan siaga desa bagi 416 Desa se-kabupaten Bogor.
Ia mengatakan, DPC Apdesi Kabupaten Bogor yang mengajukan mobil siaga desa diawali oleh dirinya selaku ketua beserta jajaran pengurus beserta anggota dengan melakukan rapat koordinasi (Rakor) yang difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) bertempat di Hotel Accram yang terletak Kecamatan Megamendung, Puncak Bogor, pada Minggu pekan lalu.
Hadir dalam rakor sebagai tamu undangan kala itu, lanjut Azis, Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK) Apdesi se-kabupaten Bogor dan pengurus DPC Apdesi.
“Dari situ ada beberapa point program kerja kita untuk tahun 2025-2026, salah satunya ialah mobil siaga desa,” ujar Kades Abdul Azis Anwar, dalam keterangan resminya kepada wartawan, Jum’at (14/02/2025) dilansir laman POV Indonesia.
Ia melanjutkan, bagi jajaran anggota keprofesian kepala desa tingkat Bumi Tegar Beriman yang tergabung dalam DPC Apdesi ini, bahwa kendaraan siaga desa yang dimiliki masing-masing pemerintahan desa (Pemdes) se-Kabupaten Bogor saat ini, kondisinya sudah tidak baik melihat yang umurnya telah 11 tahun atau perlu adanya dilakukan peremajaan demi melayani masyarakat Kabupaten Bogor, itu sendiri.
(Rifai Sogiri)
