 |
| Foto: Dok. (Rfs/InfoNEWS-Photo istimewa) Ide Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang akan menjadikan Ketua RW sebagai sub pangkalan alias pengecer gas LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram agar pengawasan pendistribusian gas melon bisa tepat sasaran, menuai tanggapan beragam khususnya Ibu Rumah Tangga (IRT) di Bogor. |
INFO NEWS | BOGOR - Ide Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang akan menjadikan Ketua RW sebagai sub pangkalan alias pengecer gas LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram agar pengawasan pendistribusian gas melon bisa tepat sasaran, menuai tanggapan beragam khususnya Ibu Rumah Tangga (IRT) di Bogor.
Maryanti (40) warga asal Kampung Cibolang, Desa Telukpinang, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, mengaku ide Menteri ESDM tidak masuk akal dan terkesan mengada-ada. Ibu anak tiga ini mengatakan, jarak rumahnya dengan kediaman Ketua RW hampir mencapai 950 meter.
" Ide apa itu? Rumah pak RW jaraknya hampir 950 meter jadi saya harus jalan kaki sejuah itu kalau mau beli gas melon?," ungkapnya, Jumat 14 Februari 2025.
Ia juga menilai, ide tersebut hanya akan menambah beban Ketua RW yang saat ini disibukkan mengurus persoalan lingkungan baik dari kamtibmas, penanganan sampah, administrasi maupun pembangunan. Untuk itu, Maryanti meminta Menteri Bahlil mencari opsi lain dalam mengatur pendistribusian gas melon.
" Jangan samakan jarak rumah Ketua RW di perkampungan dan di perkotaan, di kampung jarak rumah Ketua RW bisa mencapai ratusan meter bahkan bisa lebih. Jadi, ide itu akan merugikan ibu rumah tangga," tambahnya.
Ketua RW 09, Desa Ciderum, Kecamatan Caringin, Dede Suhendar berpendapat, kekhawatiran Menteri ESDM Bahlil Lahadalia gas melon dilepas ke sindikat pengoplos tidak terjadi ditingkat sub pangkalan atau pengecer tapi diduga terjadi ditingkat pangkalan dan agen.
" Kuota di pengecer di kampung atau warung itu tidak banyak hanya berkisar 20-30 tabung, jadi tidak mungkin dilepas ke pengoplos dan pengecer biasanya mengambil keuntungan per tabung hanya Rp1.500 hingga Rp2.000," jelas Dede Suhendar.
 |
| Foto: Dok. (Rfs/InfoNEWS) Photo ilustrasi distribusi gas LPG 3Kg Barang Bersubsidi (Photo Istimewa). |
Seperti diketahui, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku memiliki ide terbaru, terkait pengawasan distribusi LPG 3 kg. Ia ingin pengurus Rukun Warga (RW) bertanggung jawab sebagai sub pangkalan gas melon.
Menurut Bahlil, dengan cara itu bisa lebih mudah dikontrol dari tingkat terbawah. "Ini lagi saya godok, sudah, sub pangkalan kita kasih saja ke RW, karena yang tahu warganya Ketua RW," kata pejabat negara asal Papua itu saat diwawancarai sebuah stasiun TV nasional, dikutip Sabtu (8/2/2025).
Menurut Bahlil, pengurus RW mengetahui secara detail data warga, tempat yang bersangkutan memimpin. Jika ada potensi pelanggaran, bisa langsung terlacak. "Ketua RW menjual kepada lingkungan masyarakatnya, kalau ada orang lain, pengoplos-pengoplos ini beli, kan ketahuan," ujar Bahlil.
Menteri ESDM melanjutkan, pengurus RW juga mengetahui mata pencaharian warga. Sehingga bisa dibedakan, jika ada yang membeli gas melon atas nama individu, dengan UMKM (usaha mikro, kecil, menengah).
"Karena tidak boleh memperlakukan UMKM sama dengan rumah tangga biasa. RW kan tau, masyarakat yang ini, usahanya ini, jual bakso, jual indomie, jual gado-gado, supaya apa? Tidak ada dusta di antara kita," jelas Bahlil.
Meski demikian, ia yakin para pengecer yang saat ini sudah menjadi sub pangkalan, menjalankan bisnis sesuai aturan. Artinya tidak menjual di atas harga eceran tertinggi (HET), juga tidak melepas barang ke pengoplos.Di sisi lain, ia tak membantah, ada oknum pengecer "nakal". Lalu ada oknum pembeli yang suka mengoplos.
" Anggaran untuk subsisi LPG sekitar Rp 87 triliun per tahun. Presiden mengintruksikan agar uang dengan jumlah besar seperti itu, harus benar-benar tepat sasaran," tegasnya.
(Rifai Sogiri)
