 |
| Foto: Dok. (Rfs/INFO NEWS). Deklarasi dukungan Ketua RT dan RW di Desa Bojong Murni agar Kejari Cibinong memproses hukum Kades Muhamad Kusnadi alias Madun atas dugaan korupsi Dana Desa dan Bantuan Provinsi pada Minggu 5 Januari 2025. |
INFO NEWS | BOGOR - Kejaksaan Negeri (Kejari) Cibinong memastikan akan menangani secara profesional, transparan serta objektif terkait dugaan korupsi Dana Desa dan bantuan provinsi tahun anggaran 2023 yang dilakukan Kepala Desa (Kades) Bojong Murni, Muhamad Kusnadi alias Madun pasca adanya laporan warga pada 27 Desember 2023 lalu.
" Loporan itu sudah diterima tinggal menunggu disposisi dari pimpinan, setiap laporan pasti akan ditangani. Proses nya akan transparan dan objektif," ungkap sumber di Kejari Cibinong yang namanya tidak bisa disebutkan, Selasa (7/1/2025).
Dukungan terhadap korp Adhiyaksa untuk mengusut tuntas dugaan korupsi Kades Madun, disampaikan Ketua RT dan RW dari dusun I (satu) maupun dusun II (dua) melalui deklarasi bersama, pada Minggu 5 Januari 2025 serta diabadikan dalam rekaman video berdurasi 1 menit.
" Kami Ketua RT dan RW dari dusun I serta dusun II se-desa Bojong Murni mendukung proses hukum terhadap Kades yang dilaporkan warga ke Kejari Cibinong," ujar M Badrudin, Ketua RT04/RW01, diamini sejumlah Ketua RT lainnya pada Minggu 5 Januari 2025.
Badrudin juga menyampaikan, laporan dugaan penyelewengan keuangan oleh Kepala Desa (Kades) Bojon Murni, Muhamad Kusnadi alias Madun yang dilaporkan perwakilan masyarakat pada 27 Desember 2024 untuk diproses sesuai ketentuan dan transparan, agar tercipta kepercayaan terhadap aparat penegak hukum.
" Pernyataan bersama ini disampaikan atas kesadaran diri tanpa ada paksaan pihak manapun, ini murni dukungan para Ketua RT dan RW untuk APH dalam menangani proses hukum," imbuhnya.
Sementara itu, Ketua DPD Indonesia Morality Watch (IMW) Jawa Barat, Edwar, mengingatkan Kajari Cibinong Irwanuddin Tadjuddin agar menangani laporan warga Desa Bojong Murni dengan tuntas untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap kinerja aparat penegak hukum.
" APH harus menumbuhkan kembali kepercayaan publik atas penanganan hukum. Persoalan Kades Bojong Murni jadi perhatian banyak pihak, artinya proses hukum yang ditangani Kejari Cibinong harus profesional," tandasnya.
(Rifai Sogiri)
