INFONEWS | BOGOR - Derasnya kritikan berbagai pihak dan himbauan Presiden Prabowo agar seluruh pejabat di Republik ini mengurangi tradisi kunjungan keluar negeri maupun luar daerah dengan alasan seminar, studi banding atupun kunjungan kerja (kunker) guna efisiensi anggaran. Ternyata tidak menyurutkan tekad Asosiasi Perangkat Desa Indonesia (APDESI) Kabupaten Bogor, untuk memberangkatkan ratusan kepala desa (kades) di Bumi Tegar Beriman ke pulau Dewata.
Berselang beberapa hari setelah setelah pencoblosan di TPS pada pilkada serentak 2024. Tak kurang dari 353 raja kecil pengguna anggaran di desa alias kepala desa beramai-ramai pergi ke Bali berdalih Bimbingan teknis (Bimtek) dengan harga tiket Rp15 juta per kades menggunakan dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (BHPRD) pada Rabu 4 Desember 2024.
Jika dikalkulasikan jumlah kades ke Bali dan harga tiket, maka uang hasil pajak yang dihabiskan mencapai Rp5,2 miliar. Senin (9/12/2024).
" Kunjungan ratusan kepala desa ke Bali berdalih Bimtek untuk pengembangan wisata, jelas tidak masuk akal karena tidak semua desa memiliki potensi atau destinasi wisata. Perilaku itu melukai hati masyarakat Kabupaten Bogor dan bertentangan dengan himbauan Presiden Prabowo terkait efisiensi anggaran untuk lebih fokus dalam aksi nyata dengan mengurangi tradisi kunjungan," ujar Sekretaris Indonesia Morality Watch (IMW) Bogor Raya, A.R Sogiri, pada Minggu (8/12/2024).
Ia juga mengatakan, keberangkatan para pengguna anggaran di desa itu seyogyanya tidak dilakukan, apalagi sedang dilaksanakan tahapan pilkada ditengah cuaca ekstrem yang berpotensi bencana alam berupa banjir hingga longsor.
Artinya, kata dia lagi, dana BHPRD sebaiknya digunakan untuk hal yang jauh bermanfaat misalnya membayar biaya calon mahasiswa PSDKU atau pemberian bantuan langsung untuk penduduk miskin di desa masing-masing.
" Di Kabupaten Bogor terdapat ratusan ribu penduduk miskin, bahkan diantaranya masuk dalam kategori miskin ekstrim yang tersebar di 410 desa. Kepala desa adalah pemegang amanah dari masyarakat untuk memimpin pemerintahan tingkat desa, jadi setiap langkah atau kebijakan harus melihat kondisi warga jangan sampai menimbulkan kekecewaan dari pemberi amanah," imbuhnya.
Pria yang aktif disejumlah lembaga kajian itu, mengkritik pernyataan ketua APDESI Kabupaten Bogor, Abdul Azis Anwar, yang menyebutkan para kades agar belajar budaya dan tatakrama masyarakat di pulau Dewata.
Ia menegaskan, Bogor adalah puser dayeuh atau pusat kota di jaman Padjajaran yang dipimpin raja bijak, santun serta menyayangi alam dan rakyatnya bergelar Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi.
" Budaya dan kearifan lokal Bogor itu sudah dikenal hingga mancanegara, tatakrama yang santun masyarakatnya menjadikan daerah ini aman juga bersahaja jadi untuk apa belajar budaya daerah luar? Kenapa tidak bangga dengan daerah sendiri?," jelasnya.
Ia menilai, keberangkatan ratusan kades ke Bali merupakan pemborosan dan bersifat rekreasi, karena tidak terlihat urgensi dari kegiatan yang di gagas APDESI tersebut. Disisi lain, A.R Sogiri mengaku prihatin terhadap DPMD yang tidak bisa memberikan pemahaman kepada para kades agar lebih efisien dalam penggunaan anggaran serta fokus dalam aksi nyata di masyarakat.
" Banyak persoalan di desa yang belum terselesaikan. Misalnya pemberdayaan masyarakat, penanganan dan pencegahan stunting bukan menghamburkan uang ke Bali dengan dalih Bimtek," tuturnya.
Sebelumnya, Ketua APDESI Kabupaten Bogor, Abdul Aziz Anwar memaparkan, jumlah kades yang mengikuti Bimtek di Bali sebanyak 353 orang dan kegiatan di buka langsung oleh kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Disana para kades belajar pengelolaan pariwisata, tata krama dan budaya masyarakat di pulau Dewata.
"Tentu saja dalam bimtek ini juga dipelajari bagaimana pemerintah daerah dan provinsi di Bali mampu memberikan dana bagi hasil ke desa dengan adil, cepat, dan mudah, sehingga dapat memotivasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Azis.
Dikutip dari laman Selidik Kasus dot com. Belum lama ini Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto sudah menghimbau agar pejabat negara untuk mengurangi perjalanan study dan fokus pada kerja nyata di dalam negeri.
Hal itu di sampaikan Presiden Republik Indonesia (Prabowo Subianto) Dalam acara deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) yang digelar di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pada Sabtu (2/11),
Prabowo menekankan pentingnya aksi konkret di lapangan daripada kegiatan seminar dan kunjungan kerja (kunker) yang menurutnya sudah tidak terlalu diperlukan.
Prabowo menilai bahwa jajaran pejabat sudah cukup memahami permasalahan yang dihadapi bangsa saat ini, sehingga kegiatan studi banding dinilai kurang relevan.
“Kurangi seminar, apalagi kunker. Studi banding, mau studi apa lagi, lho? Kalian sudah tahu masalahnya, enggak usah terlalu banyak studi-studi,” ujarnya.
(Arkam/Rfs)
