 |
| Keterangan Foto: Perwakilan keluarga YNH warga Desa Candali saat menemui pihak PT DWR beberapa waktu lalu untuk melaporkan adanya pengajuan klaim fiktif JHT BPJS milik eks karyawan PT DWR |
INFO NEWS | BOGOR - Kasus dugaan pengajuan klaim fiktif JHT BPJS ketenagakerjaan secara online melalui aplikasi JMO di Bogor kembali menuai sorotan. Minggu (1/12/2024).
Informasi yang dihimpun, NA warga asal Desa Cipicung, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor yang berprofesi sebagai biro jasa alias calo kepengurusan JHT BPJS, terduga otak pelaku dikabarkan tidak lagi berdomisili di Desa Cipicung alias pindah rumah.
" NA tidak lagi tinggal disini pak, tapi sudah pindah rumah (ngontrak,red) sejak kasus JHT BPJS ketenagakerjaan mencuat dan menjadi perbincangan warga. Kalau ini rumah orang tuanya, setahu saya pindah ke Bitungsari," ungkap salah seorang tetangga NA yang namanya enggan disebutkan, Sabtu (30/11/2024).
Ketua tim advokasi LBH Gerakan Bela Rakyat Kecil (Gebrak), Indra K Kartasasmita menghimbau agar peserta BPJS ketenagakerjaan tidak mudah terperdaya rayuan biro jasa alias calo pengurusan JHT saat mengajukan klaim. Meski belum diatur sanksi bagi jasa percaloan klaim JHT, kata dia lagi, praktik biro jasa akan merugikan peserta BPJS ketenagakerjaan jadi sebaiknya diajukan sendiri sebagaimana aturan BPJS.
 |
| Keterangan Foto: Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan milik YNH eks karyawan PT DWR yang diduga telah di bobol dengan cara pengajuan klaim fiktif melalui aplikasi JMO |
" Belum adanya sanksi dan lemahnya sistem, memicu adanya praktik percaloan berkedok biro jasa. Dalam dugaan kasus klaim fiktif JHT BPJS di Bogor, aparat hukum dan BPJS ketenagakerjaan harus segera bertindak agar NA beserta sindikatnya bisa diproses hukum," ujar Indra K Kartasasmita via selulernya.
Senada dilontarkan Direktur Forum Kajian dan Analisa Publik (Forpublik), Rico Pasaribu, yang meminta kasus dugaan klaim fiktif JHT BPJS di Bogor menjadi perhatian serius aparat hukum juga pihak BPJS Ketenagakerjaan agar tidak lagi terjadi dikemudian hari. Dalam kasus ini, kata dia, NA patut diduga sebagai otak pelaku karena sudah mengajak atau merayu YNH warga Desa Candali, Kecamatan Rancabungur untuk mengajukan klaim JHT BPJS.
" Kepolosan YNH yang didatangi NA untuk ditawari jasa kepengurusan JHT BPJS ketenagakerjaan tapi mengaku tidak pernah bekerja di PT DWR, justru dimanfaatkan NA untuk mengajukan klaim fiktif secara online bermodalkan kesesuaian data yang diperoleh dari Robi sesama biro jasa. Artinya, dugaan perbuatan melawan hukum terjadi atas inisiatif NA," jelas Rico.
Lebih lanjut ia menuturkan, keinginan NA dan Robi untuk menguasai saldo JHT BPJS ketenagakerjaan milik YNH eks karyawan PT DWR berlokasi di Jalan Raya Gunung Sindur-Parung No27 Curug Kecamatan Parung, tidak terwujud karena YNH warga Desa Candali menyadari bahwa perbuatan itu merugikan orang lain dan melanggar hukum sehingga uang hasil pengajuan tidak diberikan.
 |
| Keterangan Foto : Paklaring yang diduga dipalsukan saat mengajukan klaim JHT BPJS secara online yang diperoleh NA dari rekannya bernama Robbi Ahmad |
" Kesadaran hukum YNH warga Candali, dibuktikan dengan tidak memberikan uang hasil pengajuan kepada NA serta mendatangi PT DWR untuk mencari YNH yang sesungguhnya dan menceritakan semua kejadian kepada pihak perusahaan," tuturnya.
Lebih jauh Rico menegaskan, harusnya pihak PT DWR segera menindaklanjuti kasus klaim fiktif JHT BPJS milik YNH eks karyawannya, setelah menerima aduan dari YNH warga Candali dengan melaporkan kejadian tersebut ke BPJS Ketenagakerjaan dan kepolisian apalagi ditemukan adanya dugaan pemalsuan paklaring yang diperoleh NA dari Robi saat mengajukan klaim secara online.
" Kasus ini harus segera diungkap dan pelaku ditangkap," tegasnya.
(Rfs)
