INFO NEWS | BOGOR - Kritikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor yang dinahkodai Muhamad Adi Kurnia terus mengalir akibat anjloknya partisipasi pemilih di pilkada 2024 yang hanya mencapai 54,55 persen dan keterlambatan upah ratusan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kecamatan Caringin meliputi empat desa yakni Desa Pancawati, Cinagara, Cimande dan Desa Pasir Buncir.
" Kinerja KPU Kabupaten Bogor harus dievaluasi. Salah satu faktor pemicu anjlok nya angka partisipasi pemilih yang hanya 54,55 persen di pilkada 2024 dibanding pilkada 2018 yakni sebesar 71 persen karena minimnya sosialisasi belum lagi keterlambatan upah anggota PPPS di Kecamatan Caringin," ungkap Saleh Nurangga, Direktur advokasi Jangkar Pakuan Padjajaran (JPP) pada Sabtu 30/11/2024.
Ia juga mengatakan, keterlambatan upah ratusan anggota KPPS di Kecamatan Caringin sempat viral setelah cuitan sejumlah anggota KPPS dalam grup WhatsApp PPS pilkada 2024 bocor ke publik. Cuitan itu, tambah Saleh Nurangga, berisi ancaman pemboikotan rapat terbuka rekapitulasi di PPK dengan cara tidak hadir sebelum upah dibayarkan.
" Anggota KPPS sudah bekerja siang dan malam agar pelaksanaan pemilihan di TPS bisa berjalan lancar jadi harus diapresiasi. Bagaimana bisa upah anggota KPPS bisa terlambat, sehingga bisa berpotensi menghambat tahapan-tahapan dalam penghitungan suara jika pemboikotan terjadi?," imbuhnya.
Pria yang juga dikenal sebagai aktivis lingkungan itu menuturkan, anggaran yang digelontorkan untuk perhelatan pilkada 2024 di Kabupaten Bogor mencapai Rp131 miliar ditambah lagi kebijakan pemerintah pusat yang menetapkan tanggal 27 November 2024 sebagai hari libur nasional untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat dalam menyalurkan hak pilih di TPS.
" Sosialisasi ke masyarakat melalui berbagai cara menjadi tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara pilkada. Besarnya anggaran dan kebijakan pemerintah pusat dengan menetapkan tanggal 27 November 2024 sebagai hari libur nasional seharusnya meningkatkan partisipasi pemilih bukan sebaliknya malah turun alias anjlok," tuturnya.
Dikonfirmasi, Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Caringin, Asnawi, enggan disalahkan terkait adanya keterlambatan upah ratusan anggota KPPS sehingga memicu kegaduhan dan mengaku upah itu telah disalurkan ke masing-masing anggota KPPS yang tersebar di empat desa.
" Keterlambatan upah bukan salah PPK Caringin atau KPU Kabupaten Bogor tapi Bank BTN karena upah disalurkan melalui dengan cara transaksi non tunai" singkat Asnawi.
Semetara itu, Ketua KPU Kabupaten Bogor, Muhamad Adi Kurnia hingga saat ini belum memberikan tanggapan perihal anjloknya partisipasi pemilih di Bumi Tegar Beriman pada pilkada 2024 serta keterlambatan upah anggota KPPS dan saat dihubungi via selulernya dalam kondisi tidak aktif.
(Rfs)
