 |
| Foto: Dok. Info News (Rfs) Pj. Bupati Bogor dan Jajaran nya sa'at menemui Wakil Presiden di Kediaman Resmi Wapres |
INFO NEWS | BOGOR - Pejabat Bupati Bogor Asmawa Tosepu menemui Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin di kediaman resmi Wapres, di Jakarta pada Senin (15/07/2024), guna membahas progres penataan kawasan Puncak dan pembangunan Jalur Puncak II. Selasa, (16/7/2024).
" Upaya penataan kawasan Puncak mendapat dukungan Wapres Ma'ruf Amin. Bahkan beliau (Wapres,red) memberikan penekanan untuk terus dilakukan penataan agar kawasan Puncak kembali asri seperti 20-30 tahun lalu," ujar Pj Bupati Bogor usai menemui Wapres. Senin, (15/7/2024).
Selain itu, kata Pj Bupati Bogor, Wapres juga memberikan apresiasi pembangunan jalur Puncak II yang sedang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) melalui Inpres Jalan Daerah (IJD) bersama Pemkab Bogor dan TNI Angkatan Darat melalui Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD).
" Di perkirakan pembukaan jalan bisa selesai tahun ini, termasuk ada sekitar 2,4 kilometer yang baru pada perintisan, mudah-mudahan di APBD Perubahan ini bisa kita tuntaskan dengan pengerasan," kata Asmawa Tosepu.
Terpisah, Ketua Presidium Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS), M. Muchsin meminta Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu tidak tebang pilih dalam menjalankan program penataan kawasan Puncak. Selain itu, ia juga meminta agar seluruh perizinan yang telah dikeluarkan Pemkab Bogor terhadap bangunan yang berada diatas lahan HGU milik PTPN VIII yang kini menjadi PTPN 1 Regional 2 Gunung Mas dikaji ulang.
" Kami mendukung penataan kawasan puncak. Yang dibongkar jangan lapak PKL saja, tapi juga bangunan-bangunan yang jelas merusak fungsi kawasan misalnya bangunan milik Astro dan proyek PT Jaswita yang jelas merusak alam," ungkap M. Muchsin.
Sebagai bentuk protes, kata dia lagi, AMBS telah memasang puluhan spanduk yang bertuliskan " Evaluasi Perizinan IMBG dan PBG Dilahan HGU " agar perkebunan teh yang menjaga fungsi kawasan tidak terus-menerus dirusak sejumlah pengusaha dengan dalih KSO.
" Penataan kawasan Puncak jangan hanya seputar penertiban lapak PKL agar pindah ke rest area Gunung Mas, tapi bongkar juga bangunan-bangunan yang berdiri di atas lahan resapan air," tandasnya.
(RFS)
