INFO NEWS | JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meminta agar semua pihak mengikuti proses terkait kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Dilansir dari laman Kompas, Hal ini menanggapi banyaknya penolakan hingga rencana gugatan Tapera melalui Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
"Banyak memang (pihak yang mau ini direvisi). Ya nanti kita ikuti saja prosesnya," kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (3/6/2024).
"Sudah banyak komentarnya. Saya kira sudah cukup penjelasannya ada dari KSP dan dari mana-mana," ucap dia.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo menerbitkan aturan terkait iuran untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga pegawai swasta.
Aturan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.
Kepala Staf Presiden Moeldoko menyebut, Tapera akan diawasi oleh Komite Tapera untuk mencegah korupsi seperti yang terjadi di sejumlah lembaga asuransi pemerintah, termasuk PT Asabri (Persero).
Ia menyebut, komite itu akan diketuai oleh Menteri PUPR. Adapun anggotanya yaitu, Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, hingga profesional.
"Kita hadirkan OJK, di situ ada komite tapi OJK juga punya fungsi pengawasan. Pengawasan salah satunya melalui Komite Tapera yang akan melakukan pengawasan Tapera, ketuanya adalah menteri PUPR, dengan anggota Menkeu, Menaker, komisioner OJK, dan profesional," kata Moeldoko di Kantor Staf Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (31/5/2024).
Moeldoko berharap, komite Tapera akan membangun sistem pengawasan untuk menjamin dana dikelola dengan baik, akuntabel, dan transparan. Dengan begitu ia berharap BP Tapera tidak akan bernasib sama seperti PT Asabri (Persero).
"Jangan sampai terjadi seperti Asabri. Asabri waktu saya menjadi Panglima TNI, saya nyentuh saja enggak bisa. Menempatkan orang saja enggak bisa," tutur Moeldoko.
(Red)
