INFO NEWS | JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri memerintahkan seluruh kadernya turun melayani rakyat dalam rangka persiapan menyambut Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Hal tersebut disampaikan Megawati pada penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara, Minggu (26/5/2024).
Dikutip dari Kompas.com Megawati meminta kader PDIP membangun ikatan dengan rakyat supaya bisa menghasilkan solusi permasalahan yang dihadapi rakyat. Selain itu, menjelang Pilkada, kader PDIP juga harus mengingatkan rakyat agar bisa menghindari politik uang. Pasalnya, money politic bisa memengaruhi obyektivitas pilihan sekaligus merusak demokrasi.
“Persiapan terbaik untuk mengikuti pilkada adalah turun ke akar rumput. Digalang rakyat, dikasih pengetahuan,” kata Megawati di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara, Minggu (26/5/2024).
Megawati juga mewanti-wanti agar kader PDIP tidak melakukan praktik politik uang untuk mendapatkan suara. Menurutnya, hal ini sama saja dengan menganggap suara rakyat gampang dibeli. Oleh karena itu, ia melarang kadernya menggunakan cara tersebut.
Putri sulung Presiden Soekarno itu, pada kesempatan tersebut meminta calon pemilih untuk tidak tergiur politik uang pada Pilkada 2024. Pasalnya, calon pemimpin yang membeli suara rakyat dengan amplop kerap tidak menepati janji kampanye.
Oleh karena itu, ia meminta kader PDIP menjadi sosok yang menyosialisasikan cara memilih pemimpin yang baik dan benar kepada rakyat. Tak hanya itu, dengan turun ke akar rumput, calon pemimpin akan merasa menjadi bagian dari anak bangsa.
“Pemimpin itu harus merasa menjadi bagian dari anak bangsa,” tuturnya.
Megawati menyampaikan, pihaknya akan mencetuskan model baru visi misi calon kepala daerah, yakni sesuai dengan yang ditentukan partai. Menurutnya, calon kepala daerah yang berasal dari PDIP harus memiliki visi dan misi sejalan dengan partai.
Melalui visi dan misi model baru tersebut, calon kepala daerah tidak perlu membuat visi dan misi saat mengikuti pilkada. Hal ini membuat calon kepala daerah cukup menggunakan visi dan misi dari partai.
“Saya ingin calon kepala daerah menggunakan visi dan misi partai. Jika tidak setuju, mereka tidak bisa ikut pilkada,” katanya.
Megawati menjelaskan, aturan tersebut dilakukan untuk menghindari kesesuaian visi dan misi partai dengan kandidat kepala daerah. Menurutnya, selama ini, terdapat beberapa kandidat yang memiliki visi dan misi yang tidak sejalan dengan partai.
Selain itu, saat ini, banyak kepala daerah yang membuat visi dan misi menggunakan jasa konsultan. Menurutnya, hal ini tidak sejalan dengan aturan partai.
“Saya suka ngobrol sama kepala desa dan takjub karena mereka pintar membuat visi dan misi. Ternyata, mereka mengaku menggunakan jasa konsultan. Awas lho ya gitu ya, kalau masih gitu,” tuturnya.
(Ark)
