 |
| Foto: Dok. SC. Nampak dalam photo tokoh masyarakat KH. Akhyar Anshori berdialog dengan Firman Edi Camat Cipanas |
INFO NEWS | CIPANAS - Masyarakat Kp. Cikujang Rt. 03/08 dan Masyarakat Kp. Lembur warung RT. 01/10 Desa Batulawang Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur spontan berbondong mendatangi lokasi pembangunan huntap relokasi korban bencana alam gempa bumi yang akan dibangun PT. Berantas Abipraya, yang pembangunan nya di awasi DPKPP Kab. Cianjur.
Dilahan eks HGU. PT. MPM. dengan luas lahan sekitar 3 hektar rencana nya PT. Berantas Abipraya sebagai pelaksana pembangunan akan membangun 190 unit huntap, lokasi pembangunan tepatnya berada di Kp. Cikujang RT. 03/08 Desa Batulawang Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur. Jum'at, (15/9/2023).
Menindak lanjuti isu aksi penolakan pembangunan huntap relokasi, awak media mewawancarai tokoh masyarakat setempat (KH.Akhyar Anshori) menurutnya, tadi malam mendapat undangan musyawarah supaya kami ikut naik ke lokasi pembangunan, kehadiran kami tujuan nya mengawal masyarakat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan, apalagi sampai terjadi anarkis.
" Menurut warga waktu rapat terakhir sudah ada kesepakatan antara warga dengan pihak pengembang dan Disperkimtan, ternyata kesepakatan tersebut di langgar dan di abaikan pihak mereka, padahal mereka sendiri yang berjanji akan mengutamakan pembuatan drainase saluran air sebelum pembangunan huntap," beber KH. Akhyar.
Lanjutnya; " Alasan penolakan pembangunan huntap oleh warga cukup mendasar, mengingat sebelum ada rencana pembangunan pun daerah kami ini rawan bencana, kontur tanahnya labil dan rawan banjir, kami rasa melihat pengalaman tersebut ke khawatiran warga tidak lah berlebihan," urai KH. Akhyar.
" Jadi tolong agar ini dapat diluruskan, kami tidak menolak pembangunan relokasi, kami hanya menagih janji kesepakatan yang sudah di sepakati bersama, saat itu Sekdis DPKPP hadir, pengembang hadir, Forkopimcam hadir juga, mereka semua kompak meyakinkan warga akan di buatkan saluran air yang aman dan tidak berdampak kepada warga yang ada di bawah, apalagi di musim penghujan ke khawatiran warga semakin besar," papar KH. Akhyar. Kamis, (14/9/2023).
Hal senada di sampaikan tokoh pemuda setempat (Idik Sidik) terkait isu aksi penolakan warga kepada awak media angkat suara:
" Aksi kami hari ini merupakan respon dari kesepakatan antara masyarakat dengan Perkimtan, Pengembang dan Forkopimcam, adapun isi nya adalah sebelum rencana pembangunan huntap direalisasikan pengembang terlebih dahulu membuat drainase saluran air, atau sodetan sebagai upaya penanggulangan banjir," tegas Sidik.
Lanjut Sidik; " Fakta nya sebelum drainase atau sodetan di buat sesuai dengan yang di rencanakan dan di sepakati bersama, ternyata pihak pengembang mengutamakan cut and fill serta mendahulukan pembangunan huntap, di situlah kemudian warga secara spontan langsung berdatangan ke lokasi pembangunan," tandas sidik.
Kemudian sa'at di tanya media, apa langkah aksi selanjutnya yang akan di tempuh warga jika permohonan nya tidak di tanggapi, kembali Idik Didik melanjutkan penegasan nya:
" Untuk selanjutnya kita akan membuat surat permohonan audensi di tujukan kepada Bapak Bupati serta Pimpinan DPRD. Kabupaten Cianjur, kemudian langkah selanjutnya kami akan melaksanakan audensi sekaligus aksi." Tutup Idik Sidik tokoh Pemuda setempat.
Di tempat terpisah Kepala Desa Batulawang (H.Nanang) terkait hal tersebut ikut memberikan penjelasan:
" Terkait penolakan pembangunan huntap oleh warga aksi demo, mungkin ada sedikit warga yang merasa kesepakatan bersama yang telah di sepakati antara warga dengan pihak-pihak terkait menduga sudah ada yang dilanggar, salah satunya mungkin masalah pembuatan drainase, sodetan, atau pun tangki penahan banjir belum di laksanakan oleh pihak pengembang," jelas Kades Batulawang.
Lanjutnya; " Akhirnya ini kan di satu sisi warga melihat pekerjaan pembangunan Huntap nya, makanya hari ini warga naik ke lokasi itu, mungkin ada sedikit kesalahan dari pihak Kontraktor, karena mungkin pekerjaannya tidak sesuai dengan yang dipikirkan serta di lihat oleh warga, yang seharusnya kan dalam perjanjian pembangunan ini akan di dahulukan atau bersamaan dengan penanggulangan banjir yang di khawatirkan warga di bawah," urai Kades Batulawang.
Masih kata Kepala Desa Batu Lawang; " Persepsi Masyarakat aktivitas kontraktor pada hari ini di kiranya sedang membangun penanganan banjir, karena hal itu yang di inginkan masyarakat, sehingga masyarakat mengira pihak kontraktor melanggar kesepakatan, makanya warga langsung naik ke lokasi," jelasnya.
" Kalau masalah menolak itu mungkin hak asasi, ataupun hak warga masyarakat, merekapun menolak bukan tanpa alasan mungkin karena dampak yang sudah dirasakan beberapa kali memang telah terjadi banjir dan saya pun ikut memediasi, waktu itu pun sudah beberapa kali terjadi kejadian memang betul kebawah itu rawan banjir, terutama mungkin dari lahan yang sekarang akan di bangun Huntap, tapikan kalau memang warga sepakat dengan solusi yang di tawarkan, kemudian di sepakati bersama, kita juga Pemerintah setempat tidak bisa berbuat apa- apa." Pungkas H. Nanang Kades Batulawang.
(Indrayama)
