INFONEWS | JAKARTA — Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad merespons kritik yang disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto bahwa program food estate alias lumbung pangan adalah kejahatan lingkungan. Menurut Dasco kritik tersebut tak berdasar, hanya ingin mendegradasi kepercayaan publik terhadap Prabowo Subianto.
Mengingat, progrom food estate tersebut dikelola oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto atas arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Mengkritik sejatinya merupakan vitamin demokrasi. Namun saya sangat menyayangkan, jika kritik yang dikeluarkan hanya bersandar pada asumsi, ini adalah pendidikan politik yang buruk untuk publik. Mari kita berpolitik dengan rasional dan berbasis pada data, guna memberikan pendidikan politik yang baik untuk masyarakat," kata Dasco kepada wartawan, Minggu (20/8).
Dasco mengaku, banyak kader Partai Gerindra marah usai mendapat kritik dari Hasto Kristiyanto. Seharusnya menjelang Pemilu 2024, para elite politik bisa menjaga suasana menjadi lebih kondusif.
"Banyak kader kami dari seluruh indonesia yang protes kenapa kami diam dan tidak membalas. Mereka marah, karena Pak Prabowo yang telah bergabung dengan pemerintahan Presiden Jokowi dengan niat tulus membangun bangsa dan negara, malah mendapatkan tuduhan macam-macam," ungkap Dasco.
"Kami sudah berkomitmen, Partai Gerindra akan tetap menjaga suhu politik agar selalu tenang dan tetap berpolitik riang gembira. Bekerja sama dengan guyub pada semua partai politi. Kami akan terus bekerja keras, serta selalu mendekatkan diri kepada rakyat," sambungnya.
Dasco menjelaskan, program food estate merupakan program pemerintah yang memiliki konsep pengembangan pangan, yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan di suatu kawasan untuk meningkatkan cadangan pangan nasional. Menurutnya, program tersebut masuk dalam salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024, dimana program food estate telah dikembangkan di beberapa daerah seperti Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Nusa Tenggara Timur.
Terkait dengan permasalahan dan tantangan tersebut, pemerintah telah menyiapkan rencana antisipasi dalam RPJMN Tahun 2020-2024, salah satu diantaranya adalah Program Lumbung Pangan Nasional (Food Estate). Karena itu, untuk pelaksanaan dan pengembangannya, salah satu lembaga kementrian yang ditunjuk oleh Presiden Jokowi adalah Kementrian Pertahanan.
Dasco menyayangkan, program yang sangat baik ini malah banyak mendapatkan sorotan minor akhir-akhir ini dari beberapa kalangan. Ia menyebut, banyak tuduhan yang dialamatkan, meski tidak secara tersurat, kepada Kementrian Pertahanan dan bahkan kepada Pak Prabowo sebagai pemangku kepentingan di Kementrian Pertahanan.
"Tuduhan itu antara lain merugikan keuangan negara, upaya food estate ini sebagai kejahatan lingkungan, atau bahkan ada trilyunan dana yang mengalir ke parpol dari program ini," tegas Dasco.
Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto melontarkan kritik pada program lumbung pangan atau food estate yang dikerjakan pemerintah dengan penanggung jawab Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto. Hasto menyebut, proyek itu sebagai bagian dari kejahatan lingkungan.
Menurut Hasto, politik seharusnya merawat kehidupan dan menjaga bumi pertiwi. Sementara program food estate justru membabat hutan.
“Kebijakan itu ternyata disalahgunakan, kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," pungkas Hasto usai penganugerahan rekor MURI kepada PDIP atas program pengobatan gratis yang berlangsung 218 hari di Ciawi, Bogor, Selasa (15/8).
